UKT dan Penipuan Berkedok Rumus

Oleh : Panji Mulkillah Ahmad[1]

Pengantar

Kalau kamu sedang bermaksud untuk membongkar kebobrokan Uang Kuliah Tunggal (UKT), maka kamu sedang membaca tulisan yang tepat. Tulisan ini ditujukan untuk seluruh pegiat anti komersialisasi pendidikan, seluruh mahasiswa di Indonesia, dan terkhusus mahasiswa Unsoed. Bagi yang sedang terburu-buru, disarankan untuk membaca tulisan ini di lain waktu. Semisal di waktu setelah jam makan malam, atau ketika sedang galau karena chat buat gebetan nggak dibales-bales.[2] Karena tulisan ini saya buat di blog pribadi, maka jangan salahkan saya kalau pembahasan dan penyampaiannya sesuka hati saya. Kalau mulai pusing dengan pembahasannya, silakan hubungi gerakan anti komersialisasi pendidikan terdekat di kota-kota anda.

Tulisan ini merupakan tanggapan atas tulisan Faizal Azhari berjudul Mencari Entitas UKT dan tulisan Adhiatma Ryanto berjudul Ada Apa dengan UKT 2016?. Pada intinya, Faiz membahas tentang ketidakjelasan apa itu biaya operasional. Sedangkan Ryan membahas tentang bagaimana kebobrokan birokrasi kampus dan tiadanya transparansi BKT dan BOPTN. Saya bermaksud menunjukkan kepada anda bahwa sistem UKT yang terlihat ilmiah dengan rumusnya itu, sebenarnya mengandung penipuan yang tidak kasat mata.

Apa itu penipuan? Penipuan, kalau bahasa hukum pidananya adalah bedrog alias perbuatan curang. Ini diatur di Pasal 378 KUHP, bunyinya :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat; ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dengan mengutip “penipuan” menurut KUHP, bukan berarti dalam tulisan ini saya hendak menyangkutpautkan UKT dengan tindak pidana. Saya hanya hendak menunjukkan apa itu penipuan, untuk membedakan perbuatan lain yang bukan penipuan. Pada “penipuan” selalu ada “tipu muslihat” atau “rangkaian kebohongan”, yang tujuannya agar orang lain menyerahkan sesuatu padanya. Semisal, ini semisal loh ya, ada suatu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang bilang ke mahasiswanya bahwa UKT yang dia bayarkan adalah demi pembangunan gedung baru. Padahal ternyata pembangunan gedung baru sumber pendanaannya bukan dari UKT, melainkan dari APBN melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Lantas untuk apa UKT yang dibayarkan mahasiswa? Entah lah. Tapi yang jelas jika itu untuk gedung baru, itu adalah pernyataan yang bohong adanya. Semata-mata agar mahasiswa mau menyerahkan uangnya membayar UKT. Inilah “tipu muslihat” dan rangkaian “kebohongan”, agar orang lain menyerahkan sesuatu padanya. Inilah contoh dari penipuan dalam artinya yang sederhana. Agak familiar? Merasa Deja Vu ? Saya juga.

Misteri Pertama :  Biaya Operasional

Tapi penipuan yang hendak saya tujukan kali ini bukan tipuan remeh temeh seperti contoh di muka. Penipuan yang hendak saya tunjukkan adalah penipuan dari yang inheren, atau aspek sistem di dalam dirinya sendiri. Mari kita mulai dengan rumus sederhana :

UKT = BKT – BOPTN[3]

(bacanya : ukate sama dengan bekate dikurangi beopete’en)

UKT =             Uang Kuliah Tunggal, yaitu sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. (Pasal 1 angka 5 Permenristekdikti No 22 Tahun 2015)

Terdiri atas beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, keluarga, atau yang membiayainya. (Pasal 2 ayat (3) Permenristekdikti 22/2015)

PTN dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma. (Pasal 8 Permenristekdikti 22/2015)

BKT =                  Biaya Kuliah Tunggal, yaitu keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester

pada program studi di PTN. (Pasal 1 angka 5 Permenristekdikti No 22 Tahun 2015)

BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat

dan Pemerintah. (Pasal 2 ayat (1) Permenristekdikti No 22 Tahun 2015)

BOPTN =          Bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat BOPTN

merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya kenaikan sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri. (Pasal 1 angka 1 Permenristekdikti No 6 Tahun 2016)

Setiap hal di penjelasan atas rumus ini sudah terang adanya, kecuali satu hal, yaitu yang dimaksud dengan “biaya operasional”. Kebingungan ini memang sudah dikemukakan Faizal Azhari dalam tulisannya Mencari Entitas UKT. Tapi rupanya saya menemukan apa itu biaya operasional dalam PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, diatur bahwa :

(1)   Biaya pendidikan meliputi :

a.       Biaya satuan pendidikan;

b.       Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;

c.       Biaya pribadi peserta didik.

(2)   Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a.       Biaya investasi, yang terdiri atas :

1.      Biaya investasi lahan pendidikan; dan

2.      Biaya investasi selain lahan pendidikan

b.      Biaya operasi, yang terdiri atas:

1.      Biaya personalia; dan

2.      Biaya nonpersonalia

c.       Bantuan biaya pendidikan; dan

d.      Beasiswa

(3)   Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

a.       Biaya investasi, yang terdiri atas :

1.      Biaya investasi lahan pendidikan; dan

2.      Biaya investasi selain lahan pendidikan

b.      Biaya operasi, yang terdiri atas:

1.      Biaya personalia; dan

2.      Biaya nonpersonalia

(4)   Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi :

a.       Biaya personalia satuan pendidikan yang terdiri atas;

1.      Gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;

2.      Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;

3.      Tunjangan structural bagi pejabat structural pada satuan pendidikan;

4.      Tunjangan fungsional bagi pejabat gunsional di luar guru dan dosen;

5.      Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;

6.      Tunjangan profesi bagi guru dan dosen;

7.      Tunjangan khusus bagi guru dan dosen;

8.      Maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan

9.      Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan professor atau guru 

besar

b.      Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang terdiri atas :

1.      Gaji pokok;

2.      Tunjangan yang melekat pada gaji;

3.      Tunjangan structural bagi pejabat structural; dan

4.      Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional

Merasa pusing membacanya? Oke mari kita sederhanakan dengan gambar berikut :

(sumber : Lembar Presentasi Rapat DIKTI & Rektor Se-Indonesia 2 Juni 2012, hlm 10)

Masih belum jelas? Oke, mari kita coba tengok Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Penjelasan Pasal 88 ayat (1), disebutkan :

 “Yang dimaksud ‘Standar satuan biaya operasional’ adalah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi di luar investasi dan pengembangan. Biaya investasi antara lain biaya pengadaan saran dan prasarana serta sumber belajar”

Bila kita balik lagi pada 3 ayat (2) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka yang biaya operasional terdiri dari personalia dan nonpersonalia. Personalia meliputi gaji dan tunjangan bagi para tenaga pendidik dan pegawai. Nah, berdasarkan UU no 12 tahun 2012 pasal 70 ayat (3) jo pasal 71 ayat (2) dan (3) jo pasal 89 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwasanya Gaji Pokok dan Tunjangan Dosen yang diterima dosen PTN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Juga jika kita melihat Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007, maka kita akan menemukan bahwa anggaran 20%  untuk biaya pendidikan dalam Undang Undang Dasar 1945 sudah termasuk gaji pendidik dan pendidikan kedinasan[3]. Itu artinya biaya personalia sudah ditanggung oleh APBN.

Sekarang mari kita fokuskan lagi pembahasan kita kepada penipuan di rumus UKT tadi. Yang dimaksud dengan “biaya operasional” dalam rumus UKT, selalu adalah “biaya operasional mahasiswa”. Nggak percaya? Coba cek lagi nih Pasal 1 angka 5 Permenristekdikti No 22 Tahun 2015, “Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT, adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN.”

Apa konsekuensinya? Jika di atas kita temukan bahwa biaya operasional ada yang bersifat personalia, maka biaya operasional menurut rumus UKT mestilah biaya operasinal yang bukan personalia. Jika sudah begini, maka dengan mudah kita akan temukan apa itu biaya operasional mahasiswa. Biaya Operasional Mahasiswa, adalah biaya :

1.      Yang bukan investasi (pengadaan gedung, lahan, sarana dan prasarana);

2.      Yang bukan pengembangan;

3.      Yang bukan personalia (gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan pegawai).

Misteri Kedua : BOPTN dan BKT

Meskipun kita sudah menemukan apa itu sebenarnya Biaya Operasional, tentu penjelasan semacam itu tidak cukup berguna di mata hukum. Yang namanya hukum itu harus mengandung kepastian dan kejelasan rumusan. Sebab, tidak ada penjelasan yang definitif atau terperinci, mengenai apa saja komponen yang tercantum dalam Biaya Operasional. Ini sama saja dengan mendefinisikan apa itu Meja dengan cara-cara kaum Hegelian, “Meja adalah bukan Kursi dan bukan Lemari.” Tapi Meja di dalam dirinya sendiri tak pernah terdefinisikan. Tapi tunggu dulu. Bagaimana dengan BOPTN? Bukankah huruf “BO” pada BOPTN adalah “Biaya Operasional” ? Mari kita coba selidiki.
          Pada Permenristekdikti No 6 Tahun 2016 tentang BOPTN, tidaklah pula diatur tentang apa itu ternyata BOPTN. Akan tetapi dalam Pasal 2, diatur bahwa BOPTN dipergunakan untuk:

a. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

b. biaya pemeliharaan pengadaaan;

c. penambahan bahan praktikum/kuliah;

d. bahan pustaka;

e. penjaminan mutu;

f. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;

g. pembiayaan langganan daya dan jasa;

h. pelaksanaan kegiatan penunjang;

i. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;

j. honor dosen dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil;

k. pengadaan dosen tamu;

l. pengadaan sarana dan prasarana sederhana;

m. satuan pengawas internal;

n. pembiayaan rumah sakit perguruan tinggi negeri; dan/atau

o. kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis perguruan tinggi masing-masing

Kemudian pada Pasal 3, dijelaskan juga bahwa BOPTN tidak dipergunakan untuk:

a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik berupa gedung dan peralatan skala besar;

b. tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil;

c. tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi yang berstatus pegawai negeri sipil; dan

d. kebutuhan operasional untuk manajemen.

Akhirnya, kabut misteri Biaya Operasional mulai terkuak. Apa itu Biaya Operasional dan apa saja komponennya, sudah terlihat semua. Dari sinilah saya akan membongkar bagaimana penipuan dalam rumus UKT = BKT – BOPTN. Mari kita mulai dengan matematika sederhana :

50 anggur – 30 anggur = 20 anggur

(limapuluh anggur, dikurangi tiga puluh anggur, sama dengan dua puluh anggur)

Tentu ini adalah hal yang biasa saja. Tapi bagaimana dengan :

50 anggur – (30 anggur + 10 apel) = ?

(lima puluh anggur dikurangi tigapuluh anggur ditambah 10 apel)

Hasilnya tentu 20 anggur dan 10 apel.

Jumlah anggurnya berkurang. Tapi kenapa 10 apel itu tidak berkurang? Karena tidak ada yang menguranginya. Nah, supaya pengurangan menjadi mungkin, maka yang mengurangi dengan yang dikurangi haruslah komponen yang sama. Oleh karenanya rumus :

UKT = BKT – BOPTN

haruslah terdiri dari komponen yang sama pula !

Kita tidak mengetahui secara pasti komponen apa saja di dalam UKT dan BKT. Tapi kita mengetahui apa saja komponen BOPTN terdiri dari apa saja, setelah dijelaskan di muka. Dengan mengikuti nalar matematis pada kasus anggur dan apel tadi, maka sudah senalarnya, komponen BKT dan UKT haruslah sama dengan komponen BOPTN.

Hal ini tentu bukan tanpa sebab. Pada perumusannya, BOPTN memang dimaksudkan agar biaya kuliah tidak naik sebagai lanjutan dari Surat Edaran DIKTI No 305/E/T/2012 tentang Larangan Menaikkan Tarif uang Kuliah. Logika BOPTN memang berupa bantuan yang mana jika BOPTN naik, maka nominal UKT menjadi turun. Coba perhatikan gambar berikut ini :

 (Sumber : Konferensi Pers Mendikbud 27 Juni 2013)

Selain itu, bahkan pada konsideran bagian menimbang pada Permenristekdikti No 6 Tahun 2016 tentang BOPTN, dijelaskan, “bahwa biaya operasional perguruan tinggi negeri dialokasikan untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi negeri sesuai dengan pelayanan minimal dan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi sebagai akibat adanya pembatasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri”.

Lalu dimana letak penipuannya? Mari kita coba buat pengandaian logis berdasarkan pada fakta-fakta yang kita temukan di atas. Pengandaian ini satu-satunya yang bisa kita lakukan, karena memang sejak dari sananya kepastian hukum dan kejelasan rumusan UKT sudah kabur.

Pengandaian Penipuan Pertama : Komponen UKT, BKT, dan BOPTN Secara Normatif Sama

Mari kita coba andaikan bahwa antara UKT, BKT, dan BOPTN secara normatif memiliki komponen yang sama. Maka penipuan dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan merekayasa BKT, atas dasar ketidaktahuan mahasiswa selaku pembayar UKT. Kenapa mahasiswa memiliki ketidaktahuan? Ya memang nyatanya kerap seperti itu. Mahasiswa baru maupun lama kerap tidak tahu untuk apa mereka bayar UKT. Tidak tahu komponen apa saja atas UKT yang mereka bayar. Katakanlah si mahasiswa berada pada kelompok atau level tertinggi :

UKT      =          BKT                                          –          BOPTN

Rp. ?      =          Pustaka Rp. 500.000                           Pustaka Rp. 250.000              

                           Perkuliahan Rp. 1.000.000                  Perkuliahan Rp. 500.000

                           Praktikum Rp. 1.000.000                    Praktikum Rp. 500.000

                           Pemeliharaan Rp. 500.000                 Pemeliharaan Rp. 250.000

                          Pengadaan Gedung Rp. 1.000.000    

                          Gaji Bapendik Rp. 500.000

UKT      =          Total Rp. 4.500.000                 –          Total Rp. 1.500.000

              =          Rp. 3.000.000

Yang saya cetak italik, yaitu “Pengadaan Gedung” dan “Gaji Bapendik” adalah hal yang bukan Biaya Operasional Mahasiswa. “Pengadaan Gedung” adalah biaya investasi, sedangkan”Gaji Bapendik” adalah biaya personalia. Tentu ini adalah hal yang seharusnya tidak masuk BKT. Maka nilai penipuan yang ada di penghitungan tersebut adalah Rp. 1.500.000. Seharusnya si mahasiswa hanyalah cukup membayar Rp. 1.500.000 saja. Jika ternyata PTN kalian mencantumkan hal serupa yaitu hal yang bukan biaya operasional mahasiswa di dalam BKT, maka selamat ya kalian sudah ditipu oleh PTN kalian sendiri.

Pengandaian Penipuan Kedua : Sejak Awal Sudah Ditipu

Mari kita lupakan saja pengandaian pertama. Karena memang sejak awal pengandaian macam itu adalah hal yang hanya mungkin di alam nalar, tapi tidak mungkin secara hukum. Mau dicari sampai mata berair pun, tidak ada satu ketentuan hukum dimana pun yang menjelaskan apa saja komponen BKT seharusnya. Kalau memang tidak ada aturannya, ya sudah memang tidak ada komponennya. Kita tidak perlu membuat penalaran sama sekali. Pemerintah memang sengaja membuat kabur komponen yang ada dalam BKT dan BOPTN.

Mahasiswa dan keluarga yang membiayainya memang sudah ditipu secara hukum agar tidak mengetahui dan tidak akan pernah mengetahui untuk apa saja UKT yang mereka bayar. Bukan karena dicegah untuk tahu, tapi karena memang tidak ada peraturan yang menjelaskannya. Masalahnya bukan sekedar karena tidak transparan, tapi jika transparan pun itu tetaplah bermasalah. Selama sistem ini masih terus eksis, mahasiswa dan keluarganya selalu akan membayar uang yang bahkan tidak mereka nikmati. Selubung penipuan yang terjadi selalu mengatasnamakan kemajuan institusi, subsidi silang, pembayar keadilan, dan sebagainya. 

Karena peraturan tentang komponen “keseluruhan biaya operasional mahasiswa” tidak pernah eksis, maka pada dasarnya PTN bisa memasukkan apa saja sesuka hati mereka supaya dijadikan kebutuhan dalam BKT, yang nantinya akan dibiayai oleh mahasiswa dan BOPTN. PTN manapun akan membuat BKT mereka seolah-olah ilmiah dengan memasukkan kebutuhan-kebutuhan dalam tabel, grafik, rumus-rumus dan angka-angka yang membuat mahasiswa menjadi pusing.

Rektorat Unsoed misalnya. Mereka bilang bahwa BKT berlandaskan pada sebuah Unit Cost yang terdiri dari Direct Cost (Biaya Langsung atau BL) dan Non-Direct Cost (Biaya Tidak Langsung atau BTL), yang kemudian dikalikan dengan variabel indeks kemahalan wilayah k1 x k2 x k3, lalu muncul lah nominal BKT. Sungguh drama keilmiahan yang menarik, dan selama ini kita malah terjebak ikut memperdebatkan angka-angkanya.

Akhir

Setelah melalui pembongkaran atas berbagai peraturan tentang UKT, sebenarnya tidak ada hal yang dramatis. Apa yang saya hendak sampaikan melalui pemaparan di muka adalah, bahwa penolakan atas UKT tidak cukup hanya dengan slogan dan yel belaka. Bahkan jika kita sanggup memobilisasi 10.000 massa menduduki Rektorat, tanpa adanya pembuktian kecacatan UKT, maka kita akan selalu terjebak oleh Rektorat pada permainan bongkar pasang nominalnya. Bahkan jika nominal UKT sudah senilai dengan sekaleng kerupuk pun, jika kita menemukan penipuan di dalamnya, maka sudah sewajarnya orang yang ditipu itu marah dan menuntut keadilannya. Yang kita lakukan bukanlah lagi mengatakan bahwa, “UKT itu jahat, dan karenanya ia bermasalah”, melainkan “UKT itu bermasalah, dan karenanya ia jahat.”

Tulisan ini juga bisa berguna untuk kawan-kawan gerakan anti komersialisasi pendidikan yang hari ini kerap menemui jalan buntu dalam ranah pengorganisiran. Sesungguhnya kunci keberhasilan pengorganisiran adalah pada titik bagaimana kita menemukan kepentingan yang sama. Gerakan biasanya hanya berfokus pada pengorganisiran mahasiswa baru dengan isu yang melulu serupa, yaitu kenaikan biaya kuliah. Jika sudah mengetahui tentang penipuan berkedok rumus pada sistem UKT, sebuah Gerakan juga bisa menarik kepentingan semua mahasiswa yang menjadi korban penipuan UKT, yang bahkan bukan mahasiswa baru. Toh, siapa juga sih yang enggak naik pitam ketika tahu bahwa dirinya selama ini ditipu?

---

[1] Tulisan ini disusun dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2016. Materi ini pernah disampaikan pada Workshop UKT yang diselenggarakan oleh Front Mahasiswa Nasional ranting Unsoed pada 30 April 2016.

[2] Ini serius. Soalnya akhir-akhir ini gue juga sering ngehadepin perasaan ini. Supaya nggak terus-terusan galau, yang bisa gue lakukan adalah membaca ataupun garap kerjaan yang numpuk.

[3] Rumus ini diperoleh dari Bahan Konferensi Pers Kemendikbud pada 27 Mei 2013, hlm 11.